INFO TERKINI, BONE – Proyek pembangunan ruang guru yang diadakan di TK Dewi Sartika, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan anggaran mencapai Rp 212.118.000, kini disinyalir menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Dengan status swakelola yang dijalankan sejak tahun 2024, proyek ini diduga justru dipenuhi dengan berbagai kejanggalan dan dugaan pelanggaran yang sangat meresahkan. Seiring berjalannya waktu, kualitas pengerjaan yang dipertanyakan serta ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang tercantum dalam gambar proyek semakin mengundang sorotan tajam.
Pada Senin, 20 Januari 2025, kabar mengejutkan mulai mencuat. Sejak pengerjaannya dimulai, proyek ini sudah mengundang tanda tanya besar. Salah satu temuan paling mencolok adalah kualitas bahan bangunan yang diduga jauh di bawah standar. Mulai dari kayu yang digunakan, yang tidak sesuai dengan spesifikasi, hingga kerusakan pada lantai dan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, harga bahan yang terlalu tinggi juga memicu kecurigaan, menambah daftar panjang masalah yang belum terselesaikan.
“Ini jelas sangat merugikan. Tidak hanya kualitas bangunan yang diragukan, tetapi juga adanya dugaan penyalahgunaan anggaran,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. “Sepertinya pekerjaan ini diduga dilakukan dengan asal-asalan, tanpa memperhatikan standar yang seharusnya diutamakan.”
Pelanggaran lain yang terungkap adalah adanya dugaan ketidaksesuaian antara bahan yang digunakan dengan gambar perencanaan yang sudah disetujui. Masyarakat pun mulai meragukan integritas proyek ini, merasa bahwa alokasi dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang lebih berkualitas, bukan justru menjadi beban yang merugikan mereka.
Tak hanya itu, kabar terbaru juga menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang di dalam pengelolaan anggaran, dengan dugaan kuat bahwa kepala sekolah yang seharusnya tidak terlibat langsung dalam keuangan proyek ini, justru diduga memegang uang yang seharusnya dikelola oleh bendahara.
Salah seorang aktivis penggiat anti-korupsi yakni Bang ipung menyuarakan keresahan masyarakat ini dengan tegas. Ia mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut. "Kami khawatir, jika ini dibiarkan begitu saja, bangunan yang sudah dibangun dengan dana rakyat ini akan semakin rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya," tegasnya.
Hingga berita diterbitkan, pihal-pihak terkait belum memberikan tanggapan mengenai isu tersebut.
Namun awak media ini terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi guna keberimbangan pemberitaan selanjutnya. (Tim/Red)
