Palopo – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo menjadi perhatian publik setelah gagal membayar honor pegawai sejumlah dinas, serta anggaran untuk proyek fisik, barang, dan jasa. Akibatnya, sejumlah pegawai honorer tidak menerima haknya untuk bulan November hingga Desember 2024.
Spekulasi merebak bahwa kegagalan ini dipicu oleh defisit keuangan daerah yang disebabkan oleh warisan utang belanja senilai Rp150 miliar dari pemerintahan wali kota sebelumnya. Situasi ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama mandeknya pembayaran honor dan belanja daerah lainnya.
“Honor kami dua bulan ini belum dibayarkan, sedangkan sudah masuk tahun 2025. Tenaga kami dipakai, tapi hak kami tidak diberikan. Saya tidak ikhlas, dan saya akan melakukan aksi di depan kantor BPKAD Palopo jika tidak ada penyelesaian,” ungkap salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya, Kamis (2/1/2025).
Sementara itu, seorang pegawai negeri sipil (PNS) menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk honor tenaga ahli ke BPKAD, tetapi hingga kini pencairan belum dilakukan. “Segala upaya telah kami lakukan, tetapi pencairannya merupakan wewenang dari BPKAD,” ujarnya.
Beberapa pihak menduga persoalan ini dipicu oleh estimasi pendapatan daerah yang tidak realistis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan datang dari objek yang tidak layak atau sulit terealisasi, sehingga target penerimaan menjadi meleset.
Selain itu, perencanaan belanja yang dinilai kurang matang turut memperburuk situasi. Proyek multiyears dengan anggaran ratusan miliar rupiah yang hanya mengandalkan PAD murni disebut sebagai beban berat bagi keuangan daerah.
“Perlu dilakukan pemeriksaan khusus terkait seluruh perencanaan pembangunan dan anggaran di masa lalu. Hal ini penting agar kondisi keuangan Kota Palopo dapat kembali stabil,” tambah salah satu sumber yang memahami persoalan ini.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPKAD Palopo, Raodatul Jannah, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum membuahkan hasil.
Publik berharap agar pemerintah Kota Palopo segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ini, demi memastikan hak-hak pegawai serta keberlanjutan program pembangunan daerah dapat terpenuhi.(**)
