Ketua Panitia Turnamen, Dr. Ir. Isrun, SP., MP., IPM., ASEAN ENG., saat ditemui di sekretariatnya, membenarkan bahwa pendanaan kegiatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk dari Pemda Luwu, sponsor utama situs game Higgs Games Island (HGI) senilai Rp 145 juta, serta uang pendaftaran sebesar Rp 200.000 per pasangan peserta.
“Anggaran dari Pemda senilai 250 juta itu melalui Dispora, tapi itu belum cukup, makanya kami juga menggandeng sponsor dari HGI,” ungkap Isrun, Senin (30/6).
Namun, fakta ini menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, di tengah banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat dan program prioritas lainnya, pengeluaran besar untuk turnamen "main domino" ini justru dinilai tidak proporsional.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Alamsyah, justru enggan memberi penjelasan. Ia memilih melempar tanggung jawab ke Dispora.
“Tabe, konfirmasi ke Dispora, karena mereka penyelenggaranya,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kepala Dispora Luwu, Kasmuddin, mengakui bahwa Pemda memang telah mendukung penuh kegiatan ini sejak awal. Ia bahkan menyebut pengucuran dana tersebut merupakan bagian dari program rutin dinas.
“Itu memang program dinas, bukan program desa. Satu program bisa memuat beberapa kegiatan, termasuk domino dan offroad,” katanya.
Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan keterangan Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Ahmad Gazali, yang secara tegas membantah bahwa kegiatan turnamen domino pernah dibahas dalam rapat anggaran.
“Setahu saya, dalam pembahasan APBD Pokok 2025, tidak ada kegiatan domino. Yang ada hanya offroad, itu pun dengan anggaran yang jauh lebih kecil dari yang disebutkan,” ungkap Ahmad saat ditemui di kantornya, Senin siang.
Kebingungan ini menimbulkan spekulasi adanya manipulasi kegiatan atau pengaburan anggaran di balik nama program olahraga. Kegiatan yang awalnya tampak sederhana justru mengundang pertanyaan besar soal prioritas anggaran publik.
Lebih mengkhawatirkan lagi, aktivis mahasiswa, Rifky, mengungkap adanya tekanan kepada pihak desa dan dinas untuk turut membiayai kegiatan ini.
“Saya menerima laporan dari berbagai kecamatan dan OPD, bahwa ada instruksi tidak resmi agar setiap instansi mengeluarkan Rp 600.000 untuk mendaftarkan tiga pasang peserta. Ini sudah seperti kewajiban,” ujar Rifky.
Sementara anggaran ratusan juta digelontorkan untuk kegiatan yang tergolong hiburan, masyarakat di berbagai pelosok Luwu masih menghadapi persoalan mendasar: jalan rusak, kekurangan air bersih, hingga minimnya fasilitas pendidikan.
Sorotan kini tertuju pada Dispora Luwu, yang dianggap tak mampu menjelaskan secara transparan urgensi kegiatan tersebut. Kritik pun mengalir dari berbagai kalangan yang mempertanyakan: "Apakah bermain domino lebih penting daripada kebutuhan dasar rakyat?" (Tim/Red)
