Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) mengungkapkan kegeramannya setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi yang menggurita di Palopo.
"Akhir pekan ini saya mendapat telepon dan data-data yang menyebutkan ada 40 proyek di Kota Palopo yang terindikasi korupsi. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum (APH). Saya meminta Kapolda Sulsel dan Kajati Sulsel segera turun tangan untuk mengecek, agar kepemimpinan ke depan tidak lagi tercoreng oleh warisan buruk ini!" tegas JFK, Minggu (2/2/2025).
JFK memperingatkan bahwa jika kasus ini dibiarkan, Kota Palopo bisa terperosok ke dalam preseden buruk yang sulit diperbaiki. Ia menegaskan, pemerintahan saat ini harus bekerja sesuai aturan dan tidak terbebani oleh dosa-dosa masa lalu.
Sebelumnya, tekanan terhadap APH semakin memuncak setelah Koalisi Pemerhati Korupsi (KPK) Palopo menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, menuntut penyelesaian kasus-kasus korupsi tersebut.
Dibawah komando Fahrul, sekitar 20 demonstran berunjuk rasa di depan kantor Polres dan Kejari Palopo pada Jumat (31/1/2025). Dalam orasinya, Fahrul menyampaikan bahwa sejak 2018 hingga 2025, tidak ada satu pun kasus korupsi besar yang berhasil dituntaskan oleh APH.
"Dari 2018 sampai 2025, tunjukkan satu kasus besar yang berhasil diselesaikan! Kami tantang APH, tunjukkan kepada kami 100 kandang ayam dari Program Seribu Kandang Ayam! Tidak bisa? Karena proyek itu fiktif! Uangnya cair, tapi realisasinya nihil!"serunya lantang.
Lebih jauh, Fahrul juga menuding bahwa APH hanya berani menindak kepala dinas, sementara "aktor intelektual" di balik skandal ini tetap tak tersentuh.
Dugaan bahwa ada figur berpengaruh yang dilindungi dalam kasus ini semakin santer. APH dituding tak berani menyentuh "Putra Mahkota" Palopo, yang disebut-sebut berada di balik banyak proyek yang kini dipertanyakan kejelasannya.
Berikut adalah beberapa proyek bernilai fantastis yang diduga bermasalah:
- Program Seribu Kandang Ayam – Rp8 miliar
- Proyek Jalan Lingkar Barat– Rp5 miliar
- Kripik Zaro– Rp5,5 miliar
- Minyak Boka – Rp3,5 miliar
- Sekolah Pelaut– Rp6 miliar
- Pembangunan Taman Kirab – Rp2 miliar
- Landscape Lapangan Pancasila– Rp1,8 miliar
- Taman Baca– Rp1,6 miliar
- Pembangunan Menara Payung– Rp90 miliar
- Revitalisasi Stadion– Rp14 miliar (mangkrak)
- Revitalisasi Kawasan Islamic Center– Rp50 miliar
- Pembangunan Kolam Renang Swimbath– Rp6 miliar
- Dana Covid– Rp31 miliar
- Pengadaan Alkes RS– Rp30 miliar
- Anggaran Stunting– Rp4 miliar
- Proyek Sirkuit Ratona– Rp49 miliar
- Proyek Miniatur Ka'bah– Rp5,8 miliar
- Pembangunan Kantor DPRD Palopo- dan masih banyak lainnya.
Hingga berita diterbitkan, pihak-pihak terkait belum menberikan klarifikasi dengan adanya isu tersebut. Namun awak media ini terus berupaya melakukan konfirmasi dan Klarifikasi Guna pemberitaan selanjutnya.
Dengan skandal yang semakin terang benderang, kini bola panas ada di tangan Polda Sulsel dan Kejati Sulsel. Apakah mereka akan bertindak tegas atau membiarkan kasus ini menguap begitu saja?
Masyarakat Palopo menunggu keadilan!
Melansir media PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID
