INFO TERKINI,Makassar, — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menjadi narasumber utama dalam Dialog Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.Rabu,(29/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “1 Tahun Prabowo-Gibran Membaca Perjuangan Program Prioritas untuk Sulsel” ini dihadiri Dekan Fakultas Farmasi Abdul Malik, Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, Kasubdit Politik Dirintelkam Polda Sulsel AKBP Ramdani Kamal, serta para pengurus dan anggota HMI Cabang Makassar dan Korkom UMI.
Ketua HMI Korkom UMI, Qemal Habib Ali, menyebut kehadiran Kajati sebagai kehormatan bagi HMI dan mengajak Kejaksaan untuk bersinergi dengan mahasiswa dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.
“Kami berharap Kejaksaan dapat menjadi mitra strategis mahasiswa dalam upaya perubahan dan pembangunan Sulawesi Selatan,” ujar Qemal dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengawali pemaparannya dengan cerita personal. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan mantan kader HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada masa kuliah.
“Begitu ada undangan dari HMI, saya pastikan hadir. Ini kesempatan untuk bernostalgia dan berbagi pengalaman dengan teman-teman HMI,” ujarnya.
Dalam materinya, Didik menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung RI saat ini tengah memasuki era baru reformasi hukum di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, dengan fokus utama yang selaras dengan Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Kejaksaan memprioritaskan penindakan perkara korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menilai kerugian keuangan negara. Didik mencontohkan penanganan kasus Tata Niaga Komoditas Timah dan CPO, serta pengawasan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah penyimpangan anggaran.
2.Pemulihan Kerugian Negara (Asset Recovery).
3.Perbaikan Tata Kelola (Good Governance).
Kajati juga menyinggung rekam jejaknya saat menjabat di Kejari Surabaya, di mana ia berhasil menyelamatkan 19 aset negara milik Pemkot Surabaya senilai lebih dari Rp10 triliun. Kisah tersebut kemudian dituangkan dalam buku berjudul “Jaksa vs Mafia Aset.”
Selain Kajati Sulsel, beberapa narasumber lain turut memberikan pandangan.
AKBP Ramdani Kamal, Kasubdit Politik Dirintelkam Polda Sulsel, menyampaikan bahwa reformasi Polri kini berjalan searah dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo, dan meminta dukungan dari kalangan mahasiswa untuk mengawal proses tersebut.
Dekan Fakultas Farmasi UMI, Abdul Malik, yang juga anggota KAHMI, mengapresiasi program prioritas pemerintah, terutama di bidang kesehatan melalui Koperasi Merah Putih dan Apotek Desa, yang dinilainya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kabid Hubungan Internasional PB HMI, Muhammad Arsy Jailolo, menekankan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan dan organisasi kepemudaan dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Menutup dialog, Kajati Sulsel menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus berkolaborasi dengan Polri, lembaga penegak hukum lainnya, serta elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda HMI.
“Sinergi dan kolaborasi sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan adil dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045,” tutup Didik Farkhan Alisyahdi.(*)
